PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI,

TUNJANGAN KHUSUS, DAN TAMBAHAN PENGHASILAN

GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI,

TUNJANGAN KHUSUS, DAN TAMBAHAN PENGHASILAN

GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa agar penyaluran tunjangan profesi, tunjangan

khusus, dan tambahan penghasilan guru pegawai negeri

sipil daerah berjalan secara tertib, efisien, efektif,

ekonomis, transparan, akuntabel, kepatutan, dan

bermanfaat, perlu petunjuk teknis;

b. bahwa dalam Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2016

tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi

dan Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri

Sipil Daerah masih terdapat kekurangan dan belum

dapat menampung kebutuhan masyarakat mengenai

penyaluran tunjangan bagi Guru, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang

Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi,

Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru

Pegawai Negeri Sipil Daerah;

- 2 -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang

Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4941);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang

Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus

Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5016);

5. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang

Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13

Tahun 2015 tentang Kriteria Daerah Khusus dalam

Rangka Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru yang

Bertugas di Daerah Khusus (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 794);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46

Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru

Bersertifikat Pendidik (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1731);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang

- 3 -

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke

Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1850);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN

PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS, DAN TAMBAHAN

PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

2. Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan

kepada Guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai

penghargaan atas profesionalitasnya.

3. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan

kepada Guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup

yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah

khusus.

4. Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang

diterimakan kepada Guru yang belum menerima

Tunjangan Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

5. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau

terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat

yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain,

daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial,

atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain

dan/atau pulau-pulau kecil terluar.

- 4 -

6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

8. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

(1) Petunjuk teknis penyaluran Tunjangan Profesi,

Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru

Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) merupakan pedoman

bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam

memberikan Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan

Tambahan Penghasilan kepada Guru PNSD.

(2) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a. Guru Kelas;

b. Guru Mata Pelajaran;

c. Guru Pendidikan Khusus;

d. Guru Pembimbing, terdiri atas:

1) Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK)/Keterampilan Komputer dan Pengelolaan

Informasi (KKPI); dan

2) Guru Bimbingan Konseling;

e. Guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan

pendidikan; dan

f. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas.

BAB II

PRINSIP PENYALURAN

Pasal 3

Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan

Tambahan Penghasilan dilaksanakan dengan prinsip:

a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan

sumber dana dan sumber daya yang ada untuk mencapai

- 5 -

sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkatsingkatnya

dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah

ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya

sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang

memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan

mendapatkan informasi mengenai pembayaran

Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan

Penghasilan;

d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat

dipertanggung jawabkan;

e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus

dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan

f. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang

sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan

daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan

secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi

Guru PNSD.

BAB III

PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI

Pasal 4

(1) Penyaluran Tunjangan Profesi dilakukan oleh Pemerintah

Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan

kewenangannya.

(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

sesuai dengan mekanisme pembayaran tunjangan

profesi.

Pasal 5

(1) Tunjangan Profesi diberikan dalam bentuk uang melalui

rekening bank penerima tunjangan.

(2) Besaran Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- 6 -

Pasal 6

(1) Tunjangan Profesi diberikan kepada Guru PNSD.

(2) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

sesuai dengan kriteria penerima Tunjangan Profesi.

Pasal 7

Mekanisme penyaluran Tunjangan Profesi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan kriteria penerima

Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENYALURAN TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 8

(1) Penyaluran Tunjangan Khusus dilakukan oleh

Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai

dengan kewenangannya.

(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

sesuai dengan mekanisme penyaluran Tunjangan

Khusus.

Pasal 9

(1) Tunjangan Khusus diberikan dalam bentuk uang melalui

rekening bank penerima tunjangan.

(2) Besaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud ayat

(1) setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok penerima

tunjangan pada golongan/jabatan fungsional yang sama

per bulan.

Pasal 10

(1) Tunjangan Khusus diberikan kepada Guru PNSD yang

melaksanakan tugas di Daerah Khusus.

(2) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

sesuai dengan kriteria penerima Tunjangan Khusus.

(3) Daerah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri.

(4) Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berdasarkan pada data dari Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan

data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- 7 -

(5) Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) yang masuk dalam kriteria penetapan daerah

khusus oleh Menteri yaitu desa dengan status desa

sangat tertinggal atau tertinggal.

(6) Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan data

daerah dalam kondisi tertentu yang memenuhi kriteria

sebagai daerah khusus namun tidak termasuk dalam

data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (5).

(7) Penyaluran Tunjangan Khusus berdasarkan data dari

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) dapat bersumber dari alokasi

dana Tunjangan Khusus yang dikelola oleh Pemerintah

Daerah atau sumber lain yang dikelola oleh Pemerintah

Pusat.

Pasal 11

Mekanisme penyaluran Tunjangan Khusus sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan kriteria penerima

Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENYALURAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 12

(1) Penyaluran Tambahan Penghasilan dilakukan oleh

Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai

dengan kewenangannya.

(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

sesuai dengan mekanisme penyaluran Tambahan

Penghasilan.

Pasal 13

(1) Tambahan Penghasilan diberikan dalam bentuk uang.

- 8 -

(2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima

puluh ribu rupiah) per bulannya.

(3) Tambahan Penghasilan dimaksud pada ayat (2)

disalurkan setiap triwulan.

Pasal 14

(1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Guru PNSD.

(2) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan Guru yang belum bersertifikat pendidik yang

memenuhi kriteria sebagai penerima Tambahan

Penghasilan.

Pasal 15

Mekanisme penyaluran Tambahan Penghasilan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan kriteria penerima

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PROGRAM PRIORITAS

Pasal 16

(1) Menteri dapat menetapkan program prioritas dalam

penyaluran Tunjangan Khusus dan Tunjangan Profesi

Guru.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanan program

prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh

Peraturan Direktur Jenderal yang membidangi Guru dan

tenaga kependidikan.

BAB VII

ALOKASI

Pasal 17

(1) Alokasi Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan

Tambahan Penghasilan ditetapkan setiap tahun anggaran

berkenaan.

- 9 -

(2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 18

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan

monitoring dan evaluasi penyaluran Tunjangan Profesi,

Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah melaporkan penyaluran Tunjangan

Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan

sesuai dengan kewenangannya.

(2) Laporan penyaluran dana Tunjangan Profesi, Tunjangan

Khusus, dan Tambahan Penghasilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun anggaran

berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 20

Pemerintah Daerah dilarang memberikan Tunjangan Profesi,

Tunjangan Khusus, dan/atau Tambahan Penghasilan yang

tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

(1) Guru PNSD yang terbukti menerima Tunjangan Profesi,

Tunjangan Khusus, dan/atau Tambahan Penghasilan

Guru yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini,

wajib mengembalikan tunjangan yang telah diterimanya.

- 10 -

(2) Jumlah pengembalian Tunjangan Profesi, Tunjangan

Khusus, dan/atau Tambahan Penghasilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terhitung pada saat

ditemukannya ketidaksesuaian bukti administrasi

dan/atau data sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Pemerintah Daerah yang memberikan Tunjangan Profesi,

Tunjangan Khusus, dan/atau Tambahan Penghasilan

yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini diberi

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis

Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan

Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 684), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan dan mempunyai daya berlaku surut sejak

tanggal 1 Maret 2017.

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Maret 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 April 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 479

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

file bisa diunduh disini